Oleh Tseng Wei-chen dan Jonathan Chin/Staf reporter, dan staf penulis
PIP-Taiwan. PERLU REFORMASI: Presiden Tsai mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa sistem pensiun bisa bangkrut jika tidak dilakukan reformasi, jejak pendapat sebelumnya mencoba untuk memojokkan KMT.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kepegawaian Taiwan menyarankan bahwa 42 persen penesiunan negara pegawai negeri sipil (PNS), atau 56.773 orang, mengklaim lebih dari NT $ 60.000 (1 NT$ = Rp 416, 297) per orang per bulan untuk pensiun dan tunjangan, jumlah yang merupakan hampir tiga kali lipat gaji minimum negara.
Penelitian ini menemukan pensiun bulanan rata-rata untuk 13.4849 pensiunan negara dan klaim PNS negara, mencakup 18 persen pembayaran pada rekening tabungan khusus dan pembayaran pensiun bulanan, sejumlah NT $ 50.000 per orang per bulan, yang juga merupakan jumlah median (nilai pertengahan).
Dalam pidato pengukuhannya, Jumat (20/5/2016), Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) mengeluarkan peringatan tentang sistem pensiun dan kebutuhan untuk reformasi mendesak untuk itu.
“Sistem pensiun akan bangkrut tanpa reformasi,” katanya.
Menurut penelitian, 646 pensiunan PNS menerima lebih dari NT $ 100.000 setiap bulan, sementara 8.292 menerima antara NT $ 80.000 dan NT $ 100.000.Tambahan 47.835 pensiunan menerima pembayaran bulanan antara NT $ 60.000 dan NT $ 80.000.
Delapan puluh empat persen dari pensiunan PNS, atau 113.180 orang, mengklaim lebih dari NT $ 40.000 per bulan, kata peneilitian tersebut.
Seorang pejabat kementerian yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa estimasi tersebut tidak termasuk pensiunan veteran, guru sekolah negeri dan orang-orang yang pensiun dari perusahaan milik negara, menambahkan bahwa sementara tentara dan guru cenderung tidak mengklaim pensiun lebih tinggi dari pegawai negeri, mereka cenderung untuk pensiun dini setelah beberapa tahun mengabdi.
Seorang legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) yang tidak disebutkan namanya mengatakan: “Pemerintah menyadari besarnya tugas reformasi pensiun, terutama yang berkaitan dengan militer, pegawai negeri dan sektor guru.”
Misalnya, Partai Nasionalis China (KMT) mengatakan bahwa reaksi atas kelalaian bonus akhir tahun 2013 untuk pensiunan sektor publik adalah “penyebab utama” dari kekalahan elektoral di 2014, anggota parlemen itu menambahkan bahwa kemudian pemerintah -KMT menghapus item dalam menanggapi tekanan dari legislator DPP Kuan Bi-ling (管碧玲) pada tahun 2012.
Mantan Presiden Eksaminasi Yuan, John Kuan (關中) mengajukanproposal untuk memberlakukan pemotongan sederhana pada suku bunga khusus dan rasio penggantian pendapatan bagi pensiun yang kurang dapatditerima oleh karyawan sektor publik dan legislator KMT, kata legislator DPP.
Mengutip Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik, anggota parlemen mengatakan gaji bulanan rata-rata untuk penduduk yang bekerja di sektor swasta adalah NT $ 36,500, dengan 38 persen dari pegawai swasta memperoleh gaji kurang dari NT $ 30.000 per bulan dan 68 persen memperoleh gaji kurang dari NT $ 40,000 per bulan.
Empat dari 10 pensiunan PNS menerima jumlah bulanan yang setara dengan upah tiga kali gaji minimum negara, sementara 80 persen dari pensiunan memperoleh gaji lebih dari 70 persen dari penduduk yang bekerja, kata anggota parlemen tersebut.
“Sistem pensiun saat ini adalah suatu kontradiksi sempurna dari jaminan dasar untuk standar hidup bagi warga lanjut usia,” kata anggota parlemen tersebut.
Mengurangi tingkat penggantian penghasilan dari kisaran 60 persen menjadi 70 persen tidak akan cukup untuk menghasilkan upah yang adil di sektor publik dan swasta, karena PNS peringkat tinggi dan militer masih bisa mengklaim pensiun dari NT $ 60.000 NT $ 70.000 per bulan pada rekening dengan gaji yang lebih tinggi, kata anggota parlemen tersebut.
Ringkasan
Menurut penelitian, 646 pensiunan PNS menerima lebih dari NT $ 100.000 (lebih dari Rp 41.629.700,00) setiap bulan, sementara 8.292 menerima antara NT $ 80.000 (Rp 33.303.760,00) dan NT $ 100.000 (Rp 41.629.700,00).Tambahan 47.835 pensiunan menerima pembayaran bulanan antara NT $ 60.000 dan NT $ 80.000 (antara Rp 24.977.820,00 dan Rp 33.303.760,00). Delapan puluh empat persen dari pensiunan PNS, atau 113.180 orang, mengklaim lebih dari NT $ 40.000 per bulan (Rp 16.651.880,00), kata peneilitian tersebut.
Analisis
Persoalan anggaran pensiunan merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian keuangan dan politik ekonomi, keuangan dan ketatanegaraan. Kegagalan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pengaturan anggaran bagi pensiunan negara (PNS) dapat menyebabkan kebangkrutan yang berdapampak pada ketidaksetabilan pemerintahan.
Melihat pada gaji pensiunan Taiwan dalam kisaran Rp 16 juta hingga Rp 41 juta perbulan, sungguh mencengangkan, memberikan gambaran bagi kita akan pentingnya jaminan kesejahteraan yang layak bagi kaum pensiunan atau kaum lanjut usia (warga senior). Meskipun Taiwan pada era Presiden terpilih berkeinginan meninjau besaran gaji pensiunan tersebut, sementara ini kita masih dapat menyimpulkan bahwa lansia pensiunan di Taiwan mendapatkan jaminan hidup yang lebih layak.
Kelayakan jaminan pensiunan ini barangkali masih jauh dari harapan jika kita bandingkan dengan gaji pensiunan di Indonesia. Sehingga bolehlah kita memberikan tantangan kepada Presiden RI terpilih yang akan datang bahwa Presiden yang baik adalah Presiden yang mampu memberikan jaminan kesehteraan yang layak bagi para pensiunan (lansia). Kemampuan Presiden dalam memberikan tunjangan pensiunan yang layak adalah cermin kemampuannya dalam melakukan efisiensi tata kelola pembangunan bangsa dari segala sektor.
Gaji pensiunan yang tinggi juga mencerminkan rendahnya tingkat kebocaran anggaran dari berbagai sektor dan sekaligus minimalnya hutang luar negeri dari sebuah negara, dengan asumsi kebocoran anggaran dan minimalnya hutang luar negeri dialokasikan salah satunya untuk kesejahteraan pensiunan. Hutang luar negeri, yang disebutkan terakhir ini dengan jumlah yang sangat besar (sebagaimana dialami Indonesia saat ini) dapat berdampak pada rendahnya kesejahteraan pensiunan dan warga negara secara umum. Jika saja sebelum Presiden Jokowi berkuasa diperkirakan setiap warga negara RI yang baru lahir dianggap menanggung Rp 7-8 juta, mungkin sekarang ini jumlahnya akan terus meningkat.
Kita dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi antara tingkat kesehateraan pensiunan dengan beban hutang negara, khususnya hutang luar negeri. Sampai kapan kita mampu mensejahterakan warga negara jika hutang luar negeri ini meningkat terus menerus?
Satu harapan yang teramat manis, ke depan kita membutuhkan figur Presiden yang mampu membuktikan kepada seluruh warga negara, memberikan kesejahteraan yang melimpah khususnya kepada kaum senior (para pensiunan) di akhir masa hayatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengabulkan harapan dan doa kita [Laporan Abdurrahman Batutah mengutip dari Taipei Times].
